Tantangan Mewujudkan Keadilan Pemilu Pada Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024 (Perspektif Pengawas Pemilu)

Pemilihan umum adalah sarana yang tersedia bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatannya. Kedaulatan rakyat adalah cikal bakal lahirnya konsep demokrasi, dalam konteks ini demokrasi merupakan sistem yang tiada duanya atau tidak ada pilihan lain untuk menggunakannya sebagai salah satu sistem pemerintahan yang baik. Karena tidak ada sistem lain yang lebih layak dan baik, yang dapat digunakan selain demokrasi.

Keadilan Pemilu berkaitan dengan nilai asas atau prinsip yang membingkai keseluruhan proses dan hasil Pemilu, Keadilan Pemilu merupakan asas Pemilu yang secara konstitusional ditegaskan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 bahwa “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali”.

Keadilan pemilu sendiri memiliki 4 indikator yaitu; pertama kesetaraan bagi seluruh elemen yang terlibat dalam proses pemilu, termasuk dalam penegakan hukum, kedua kepastian hukum dalam setiap tahapan dan proses penyelesaian sengketa dan pelanggaran, ketiga penyelenggara Pemilu yang independen, profesional, dan berintegritas; dan keempat kontestasi yang bebas dan fair.

Jika melihat Pemilu tahun 2019 dan Pilkada tahun 2020 silam, dapat kita simpulkan 3 (tiga) aspek yang menjadi problematika bagi Penyelenggara Pemilu, yaitu: pertama Aspek tata kelola pemilu, dalam tata kelola pemilu. Yang menjadi problematika adalah Pemilu 5 Kotak, dimana Beban kerja penyelenggara menjadi tidak proporsional, potensi kekeliruan teknis besar dan Dominasi isu Pilpres dibanding jenis Pemilu lain. Kedua, Aspek Ketaatan Peserta maupun Pemilih Pada Prinsip Pemilu/Pilkada jujur dan adil, yang menjadi problematika adalah Praktik Money Politic, Pelanggaran Netralitas ASN, Pelanggaran Pasal 71 UU Pilkada dan Pelanggaran Pemungutan Suara di TPS. Ketiga Aspek Penegakan Hukum, yaitu meliputi “grey area” Implikasi putusan institusi penegak hukum Pemilu, Perbedaan penafsiran terhadap unsur tindak pidana Pemilu dalam forum Sentra Gakumdu (Penegakan Hukum Terpadu), Waktu penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa yang berbeda antara Pemilu dan Pilkada, Produk penanganan pelanggaran administrasi Pilkada berupa rekomendasi, dan Permasalahan syarat calon di tahap pengusulan pelantikan calon terpilih.

Lalu, apa yang menjadi tantangan Penyelenggara Pemilu dalam mengahadapi pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024?

Penulis menyimpulkan sedikitnya ada tiga problem yang menjadi tantangan bagi penyelenggara dalam pelaksanaan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024, yaitu:

Pertama Problem Makro, yaitu Adanya ketentuan dalam UU Pemilu/Pilkada yang multitafsir, sehingga membuat penyelenggara rentan dipersoalkan secara etik bahkan Pidana.

Kedua Problem Teknis, yaitu irisan tahapan antara Pemilu dan Pilkada, Kesulitan akses jaringan teknologi informasi di berbagai daerah (terutama wilayah Indonesia Timur), Kendala geografis di daerah yang terisolir, dan Keterbatasan waktu rekapitulasi penghitungan suara dan pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU).

Ketiga Problem SDM ad Hoc, yang menjadi kendala adalah Kesulitan penyelenggara (KPU dan Bawaslu) dalam rekruitmen SDM ad hoc yang selanjutnya mengarah pada Kapasitas atau kemampuan SDM ad hoc dalam melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pungut hitung.

Melihat ketiga problem yang penulis paparkan diatas, penulis menawarkan strategi yang dapat dilakukan oleh penyelenggara untuk siap menghadapi dan mensukseskan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2024, yaitu:

Pertama, Pengaturan jeda waktu yang proporsional antara Pemilu dengan Pilkada;  kedua, Sosialisasi yang efektif seluruh jenis Pemilu/Pilkada; ketiga, Penyamaan Persepsi antar penyelenggara (KPU, Bawaslu, dan DKPP) dengan melakukan identifikasi potensi masalah teknis dan hukum serta kerangka penyelesaiannya; dan yang keempat Optimalisasi sarana pengawasan Bawaslu dan Pengawasan Partisipatif.

Penulis : Rahmad Riadi