Bawaslu Kota Padangsidimpuan Dampingi KPU dalam Koordinasi Pembentukan TPS Lokasi Khusus di Universitas Aufa Royhan
humas | Kamis, November 19, 2026 - 18:32
Bawaslu Kota Padangsidimpuan melaksanakan pengawasan dengan mendampingi KPU Kota Padangsidimpuan dalam kegiatan koordinasi bersama Universitas Aufa Royhan Kota Padangsidimpuan terkait rencana pembentukan Tempat Pemungutan Suara (TPS) Lokasi Khusus untuk persiapan Pemilihan Umum Tahun 2029. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Rapat Universitas Aufa Royhan, Kamis (19/11/2026).
Kedatangan rombongan disambut oleh Wakil Rektor III Universitas Aufa Royhan, Dr. Ns. Sukhri Herianto Ritonga, M.Kep., didampingi Kepala Biro Kemahasiswaan, Ns. Miftahul Khoiriyah, M.Kep., serta Kepala Unit Humas, Halman Paris Ritonga, S.E., M.M.
Dari KPU Kota Padangsidimpuan hadir Usman Riharnol Siskandra Siregar, S.Pd.I., selaku Anggota KPU Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi, serta Abdul Aziz Nasution, S.H., M.M., selaku Anggota KPU Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM. Sementara itu, Bawaslu Kota Padangsidimpuan diwakili oleh Firman Al Hadis, S.H., selaku Anggota Bawaslu sekaligus Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat (HPPH), didampingi staf Divisi HPPH.
Koordinasi ini dilaksanakan dengan mempertimbangkan pengalaman Pemilu Tahun 2024, khususnya banyaknya mahasiswa Universitas Aufa Royhan yang berasal dari luar daerah dan membutuhkan fasilitas pemungutan suara di lokasi tempat mereka menempuh pendidikan. Oleh karena itu, pembentukan TPS Lokasi Khusus menjadi salah satu upaya untuk memfasilitasi mahasiswa agar tetap dapat menggunakan hak pilihnya tanpa harus kembali ke daerah asal.
Dalam kegiatan tersebut, turut dibahas kemungkinan keterlibatan pihak universitas dalam penyelenggaraan TPS Lokasi Khusus, termasuk dukungan sumber daya manusia yang nantinya dapat diberikan pembekalan dan bimbingan teknis oleh KPU sesuai ketentuan yang berlaku.
Dalam hal ini, Bawaslu Kota Padangsidimpuan menjalankan fungsi pengawasan dengan memastikan proses koordinasi dan rencana pembentukan TPS Lokasi Khusus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, prinsip penyelenggaraan pemilu, serta perlindungan hak pilih masyarakat. Bawaslu juga mendorong agar setiap tahapan persiapan dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan regulasi.
Melalui koordinasi ini, diharapkan terbangun sinergi antara penyelenggara pemilu dan pihak perguruan tinggi dalam mempersiapkan fasilitas pemungutan suara yang inklusif, sehingga hak pilih seluruh masyarakat, termasuk mahasiswa yang berasal dari luar daerah, dapat terakomodasi pada Pemilu Tahun 2029.